1. ANARKI
Anarkisme mengacu pada ketiadaan pemerintahan, suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat. Ini menunjukkan tidak adanya utilitas atau layanan publik, kurangnya kontrol regulasi, hubungan diplomatik yang terbatas dengan negara-bangsa lain, dan dalam kebanyakan kasus, masyarakat dibagi menjadi pemukiman yang berbeda, yang diperintah secara lokal (atau wilayah kekuasaan).
Militan Al Shabaab melakukan parade anggota baru setelah tiba di Mogadishu, Somalia, 21 Oktober 2010. (Foto: Reuters/Fisal Omar)
Contoh di dunia nyata:
Menyusul pecahnya perang saudara pada 1991, dan penggulingan diktator Said Barre, Somalia masuk ke dalam kondisi anarki. Bangsa ini terpecah menjadi berbagai daerah otonom, dengan panglima perang suku mengklaim otoritas atas domain teritorial masing-masing.
Setelah bertahun-tahun terlibat dalam komunitas internasional, pada awal tahun 2000-an terjadi pembentukan kembali pemerintahan transisi, dan pada 2012 terjadi pengesahan konstitusi, yang menetapkan Somalia sebagai “federasi,” atau persatuan negara-negara yang sebagian memerintah sendiri.
2. ARISTOKRASI
Aristokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana bangsawan kaya diberi kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah. Posisi kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang dari kelas penguasa elit, status yang biasanya turun temurun.
Dalam kelas ini, kelas penguasa yang istimewa dipandang memiliki pendidikan, pengasuhan, dan sifat-sifat genetika yang diperlukan untuk memerintah. Aristokrasi mempromosikan sistem kelas inheren yang menghubungkan kekayaan dan etnis dengan kemampuan dan hak untuk memerintah.
Contoh di dunia nyata:
Yunani kuno memberi kita kata “aristokrasi” (aristos = luar biasa; krato = kekuasaan) dan juga konsep itu sendiri. Di Yunani kuno, dewan warga negara terkemuka yang diberdayakan dipandang sebagai penyeimbang kekuatan absolut yang diberikan kepada monarki.
Plato memandang konsep itu secara positif, merujuk pada aristokrasi sebagai “raja-rajanya para filsuf,” mereka yang memiliki pengetahuan dan keingintahuan intelektual untuk memerintah serta kekayaan yang diperlukan, juga garis keturunan yang layak. Tetapi ketika gagasan aristokrasi keluar dari Yunani Kuno, dimensi pendidikan dan kualifikasi telah dilucuti dari maknanya.
Saat ini, aristokrasi lebih banyak mengacu pada bentuk pemerintahan yang pada dasarnya tidak setara, di mana sekelompok kecil elit kaya memerintah mayoritas populasi.
3. BIROKRASI
Birokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana pejabat pemerintah (yang ditunjuk tanpa pemilu) menjalankan tanggung jawab publik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administratif.
Dalam birokrasi, aturan, peraturan, prosedur, dan hasil dirumuskan untuk menjaga ketertiban, mencapai efisiensi, dan mencegah favoritisme dalam sistem.
Birokrasi jarang berfungsi sebagai bentuk pemerintahan tunggal, tetapi sebaliknya sering digunakan sebagai mekanisme untuk mendasari dan memperkuat bentuk pemerintahan yang menyeluruh. Memang, penyederhanaan birokrasi implementasi kebijakan dapat terjadi di bawah pemerintahan seorang diktator atau demokrasi.
Contoh di dunia nyata:
Birokrasi memainkan peran penting dalam memformalkan dan menyamakan perpajakan di Inggris Raya. Pada abad ke-18, ketika Inggris terlibat dalam serangkaian kampanye militer di seluruh dunia, Inggris mendirikan administrasi perpajakan yang mencakup yang dirancang untuk mendanai perang.
Dengan fokus pada penggunaan teknologi yang ditingkatkan dan metodologi pengumpulan yang lebih efisien, Inggris menetapkan apa yang akan menjadi jaringan administrasi publik terbesar di dunia hingga saat itu.
Birokrasi pengumpulan pajak—Departemen Cukai (Department of Excise)—melayani kepentingan monarki Inggris tetapi pada akhirnya akan memunculkan birokrasi Inggris modern, Her Majesty’s Civil Service.
4. KAPITALISME
Kapitalisme mengacu pada suatu bentuk ekonomi di mana produksi didorong oleh kepemilikan pribadi. Kapitalisme mempromosikan gagasan persaingan terbuka dan meluas dari keyakinan bahwa ekonomi pasar bebas—yang dengan kontrol regulasi terbatas—adalah bentuk paling efisien dari organisasi ekonomi.
Para pendukungnya berpendapat bahwa kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, produktivitas yang lebih tinggi, dan kemakmuran yang lebih luas, sedangkan para kritikusnya berpendapat bahwa kapitalisme secara inheren mendorong ketimpangan, eksploitasi kelas pekerja, dan penggunaan sumber daya dan tanah yang tidak berkelanjutan.
Presiden Donald Trump berbicara saat pawai ‘Buat Amerika Hebat Lagi’ di Missoula, Montana, pada 18 Oktober 2018. (Foto: AFP/Getty Images/Nicholas Kamm)
Contoh di dunia nyata:
Kapitalisme mengambil berbagai bentuk, dari kapitalisme negara dan korporasi hingga ekonomi murni laissez-faire. Amerika Serikat saat ini dapat disebut sebagai ekonomi pasar liberal, di mana perusahaan terlibat dalam persaingan terbuka dalam konteks hierarki dan mekanisme pasar yang ada.
Hirarki dan mekanisme ini cenderung mempromosikan peluang, akses, dan kekayaan yang lebih besar bagi mereka yang sudah menikmati kepemilikan saham dalam ekonomi AS.
Ini juga membatasi peluang mobilitas dan membentuk partisipasi di antara mereka yang tidak memiliki kepemilikan saham. Pengaruh politik juga berkorelasi langsung dengan kepemilikan saham ini dalam konteks kapitalisme Amerika.
5. KOLONIALISME
Kolonialisme adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negara akan berusaha untuk memperluas kedaulatannya atas wilayah lain. Dalam istilah praktis, kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya.
Ini sering kali melibatkan pendudukan penduduk asli dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan bangsa yang berkuasa. Penjajah juga akan sering memaksakan ekonomi, budaya, tatanan agama, dan bentuk pemerintahannya sendiri pada orang yang diduduki untuk memperkuat otoritasnya sendiri.
Contoh di dunia nyata
Pada abad ke-15, monarki Eropa meluncurkan zaman eksplorasi bahari. Ketika para pedagang dan penakluk berlayar mencari tanah baru, mereka menemukan budaya asli yang teknologi dan cara hidupnya mereka anggap primitif. Seperti halnya kecenderungan para monarki Eropa, penjajah Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda menyebarkan pengaruh dan otoritas mereka ke seluruh Dunia Baru, mengubah dan kadang-kadang memusnahkan seluruh budaya dan masyarakat dalam proses tersebut.
Kasus yang paling dikenal adalah persaingan untuk pendudukan Amerika Utara, pembentukan 13 Koloni penduduk asli, penghancuran sistematis budaya asli Amerika, dan perdagangan budak yang memberi jalan kepada kemerdekaan, kemakmuran, dan identitas budaya Amerika Serikat.
6. KOMUNISME
Dalam bentuknya yang paling murni, Komunisme mengacu pada gagasan tentang kepemilikan bersama atas publik atas ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi. Komunisme, sebagaimana diidealkan oleh para pemikir Karl Marx dan Friedrich Engels, menunjukkan tidak adanya perpecahan kelas, yang secara inheren mensyaratkan subversi kelas penguasa oleh kelas pekerja.
Karena itu, komunisme sering kali memasukkan ide aksi revolusioner terhadap pemerintahan yang tidak setara. Komunisme sering memposisikan dirinya sebagai tandingan terhadap stratifikasi ekonomi yang mendasari kapitalisme.
Perlawanan terhadap stratifikasi ini kadang-kadang juga mengambil bentuk otoritas negara tunggal, di mana oposisi politik atau pembangkangan mungkin dibatasi. Ini dapat bermanifestasi di beberapa negara komunis sebagai bentuk pemerintahan yang lebih otoriter, sebagaimana dicirikan oleh merek komunisme Soviet yang mengangkangi dunia selama pertengahan abad ke-20.
Tentara China membawa bendera Partai Komunis China, bendera negara, dan bendera Tentara Pembebasan Rakyat selama parade militer di wilayah Mongolia dalam di sebelah utara China, pada tanggal 30 Juli 2017. (Foto: STR/AFP/Getty Images)
Contoh di dunia nyata:
Komunisme modern bermanifestasi sebagai keturunan dari komunisme Soviet—baik secara ideologis maupun material—dan kadang-kadang diidentifikasi sebagai variasi Marxis-Leninis tentang komunisme.
Negara-negara yang memiliki satu partai, pemerintahan Marxis-Leninis, termasuk Kuba, Laos, Vietnam, dan Republik Rakyat China. Masing-masing negara ini mengadopsi bentuk pemerintahan ini pada puncak Perang Dingin – antara tahun 1940-an dan 1960-an – di bawah naungan pengaruh Rusia.
Sementara pemerintah komunis Soviet hancur pada tahun 1991, negara-negara ini tetap berkomitmen pada versi mereka sendiri dari ideologi Marxis-Leninis. Meskipun Korea Utara menyebut dirinya sebagai komunis, singularitas pemerintahannya jauh lebih dekat dengan kediktatoran.
7. DEMOKRASI
Demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka. Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan.
Hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan publik. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
Contoh di dunia nyata:
Sementara gagasan demokrasi menemukan akarnya pada zaman kuno Yunani, praktiknya menjadi provinsi khusus pemukim di koloni Amerika Serikat (AS).
Pada tahun-tahun menjelang Perang AS untuk Kemerdekaan, dorongan filosofis pemerintahan melalui perwakilan memainkan peran penting dalam membangun kasus pemberontakan. Itu juga penting, karena para perumus Konstitusi membangun cara hidup di sekitar konsep yang disebut “demokrasi perwakilan.”
Para kolonis mengimpor ketidaksetaraan ras, etnis, dan sosial ekonomi para pendahulu Eropa mereka. Tetapi dalam demokrasi perwakilan dan Konstitusi, mereka juga membentuk kerangka kerja bagi kaum marjinal untuk memperjuangkan perwakilan mereka. Saat ini, lebih dari setengah negara di dunia mengidentifikasi diri mereka sebagai negara demokrasi konstitusional.
8. FEDERALISME
Federalisme adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan dan membagi kekuasaan antara otoritas federal yang tersentralisasi dan berbagai otoritas regional dan lokal. Ini biasanya suatu sistem di mana seperangkat negara bagian, teritori, atau provinsi adalah pemerintahan sendiri dan terikat pada otoritas struktur pemerintah yang luas dan menyatukan.
Ini dianggap sebagai keseimbangan dalam pendekatan yang memberikan status kewenangan yang kira-kira sama untuk dua tingkat pemerintahan yang berbeda.
Contoh di dunia nyata:
Amerika Serikat adalah salah satu contoh nyata pertama dari sebuah federasi, sebuah negara yang terdiri dari wilayah tertentu, masing-masing dengan rangkaian kebiasaan, hukum, dan komposisi demografinya sendiri yang unik.
Saat ini, ada banyak perdebatan filosofis tentang tingkat otoritas independen yang dimiliki negara versus tingkat kontrol pusat yang dimiliki pemerintah federal atas undang-undang negara. Debat ini—dan aliran pertanyaan konstitusional dan yudisial yang tidak pernah berakhir yang muncul darinya—menjaga otoritas negara dan federal tetap dan dinamis.
9. FEODALISME
Feodalisme adalah struktur sosial yang berputar di seputar kepemilikan tanah, kemuliaan, dan kewajiban militer. Meskipun bukan cara resmi untuk memerintah, feodalisme mengacu pada cara hidup di mana pembagian yang tajam dan hierarkis memisahkan kelas-kelas bangsawan, pendeta, dan kaum tani.
Peluang untuk bergerak di antara hierarki ini sebagian besar tidak mungkin. Dalam sistem ini, petani biasanya menyediakan layanan tenaga kerja dan militer dengan imbalan pendudukan tanah dan perlindungan dari pasukan luar di bawah wewenang tuan yang mulia. Pada gilirannya, bangsawan, atau wilayah kekuasaan, sering saling bertikai secara politik, ekonomi, dan militer.
Feodalisme adalah cara hidup yang sangat terdesentralisasi dan agraria, yang digantikan ketika kerajaan Eropa menciptakan infrastruktur untuk memaksakan pemerintahan pusat atas berbagai kekuasaan mereka.
Contoh di dunia nyata:
Prancis pada abad ke-11 khususnya merupakan contoh desentralisasi kekuasaan dan pecahnya pemerintahan menjadi banyak entitas yang lebih kecil. Selama periode ini, perjalanan melalui Prancis akan mengambil satu melalui serangkaian wilayah kekuasaan di mana keluarga kecil yang berkuasa akan membebankan berbagai biaya untuk perjalanan, partisipasi dalam perdagangan, atau penggunaan hutan.
Meskipun feodalisme sebagian besar otomatis punah dengan munculnya monarki, revolusi singkat di Prancis ini akan mewakili momen evolusi untuk ide-ide kepemilikan pribadi dan kekuatan pribadi.
10. KLEPTOKRASI
Kleptokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana partai yang berkuasa telah berkuasa, mempertahankan kekuasaan, atau keduanya, melalui korupsi dan pencurian. Ini bukan suatu bentuk pemerintahan yang akan diterapkan oleh suatu kelas yang berkuasa, tetapi sebuah istilah yang merendahkan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok yang kekuatannya terletak pada dasar penggelapan, penyelewengan dana, dan transfer sejumlah besar kekayaan dari publik kepada pribadi.
Kepentingan pribadi ini biasanya akan tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi partai yang berkuasa itu sendiri.
Contoh di dunia nyata:
Rusia pasca-Soviet di era Vladamir Putin adalah contoh nyata perilaku kleptokratis oleh kelas penguasa. Pada awal 1990-an, ketika bekas Uni Soviet runtuh dan kebingungan melanda, Putin dan para sekutunya dari dalam kepemimpinan partai KGB menyumbang miliaran dolar uang publik.
Mereka pada akhirnya akan menggunakan uang ini untuk mendanai kenaikan kekuasaan dan, kemudian, pembentukan rezim kuasi-otoritatif yang menyerahkan otoritas bank sentral kepada kroni, memberi teman-teman dengan kontrak tanpa tawaran besar untuk membangun Desa Olimpiade Sochi yang terkenal buruk, dan, pada tahun 2003, mengambil alih perusahaan minyak swasta.
Dalam kasus terakhir, Putin menunjukkan kekuatan absolutnya dengan menuduh raja minyak Mikhail Khodorkovsky melakukan penipuan. Tuduhan tersebut menyebabkan pemenjaraan terhadap miliarder selama satu dekade, dan pembagian Yukos Oli Company miliknya kepada teman-teman dan sekutu Putin.
Terlepas dari fasad demokratisnya, Putin dari Russia memenuhi kualifikasi dasar kleptokrasi sejati.
11. MERITOKRASI
Meritokrasi mengacu pada suatu sistem politik di mana otoritas diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan jasa yang dianggap berkaitan dengan pemerintahan atau administrasi publik.
Seringkali, jasa-jasa ini diberikan melalui pengujian dan kredensial akademik dan dimaksudkan untuk menciptakan suatu tatanan di mana bakat, kemampuan, dan kecerdasan menentukan siapa yang harus memegang posisi kepemimpinan dan kepengurusan ekonomi. Hasilnya adalah hierarki sosial berdasarkan prestasi.
Contoh di dunia nyata:
Dalam arti tertentu, tradisi pendidikan Amerika menunjukkan meritokrasi di mana derajat yang lebih tinggi menunjukkan akses ke peluang yang lebih besar. Namun, karena mendapatkan gelar ini tidak dengan sendirinya memberikan otoritas otomatis pada seseorang, AS bukan penganut meritokrasi sejati.
Saat ini, Singapura menawarkan contoh modern yang selaras dengan konsep meritokrasi. Di sini, prestasi akademik memainkan peran yang sangat menentukan dalam peluang untuk kemajuan ekonomi, mobilitas profesional, dan kepemimpinan sipil.
Meskipun pendekatan ini telah membantu Singapura menjadi kekuatan ekonomi yang berkembang, beberapa pihak menyatakan keprihatinannya bahwa meritokrasinya menegakkan perpecahan hierarkis yang tajam antara anggota masyarakat dan sejumlah kecil elit intelektual.
12. KEDIKTATORAN MILITER
Kediktatoran adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan absolut, tanpa adanya proses demokrasi, dan biasanya di bawah kekuasaan figur otoritas tunggal.
Dalam kediktatoran militer, otoritas ini biasanya mengepalai angkatan bersenjata negara. Kediktatoran militer sering berkuasa dengan menumbangkan kursi pemerintahan yang ada—kadang-kadang melalui klaim korupsi, kelemahan, atau ketidakefektifan—dan yang kemudian menggunakan militer untuk membangun merek hukum dan ketertiban mereka sendiri.
Kediktatoran militer sering kali akan memprioritaskan hukum dan ketertiban dalam proses hukum, kebebasan sipil, atau kebebasan politik. Pembangkangan atau oposisi politik bisa berbahaya atau bahkan mematikan bagi mereka yang hidup di bawah kediktatoran militer.
Contoh di dunia nyata:
Pada tahun 2014, pemilihan umum Thailand terganggu oleh protes meluas terhadap pemerintah. Hasilnya adalah pemilihan yang dibatalkan dan pembongkaran selanjutnya dari pemerintah sipil. Dalam kekosongan kekuasaan, Jenderal Prayut Chan-o-cha menyatakan darurat militer, membubarkan senat, dan menempatkan dirinya dalam kendali bangsa. Sejak itu, Thailand tetap bertahan di bawah kekuasaan militer diktator.
Junta militer—sebagaimana disebut oleh National Council for Peace and Order—memberlakukan jam malam nasional, melarang pertemuan politik, mengancam penangkapan bagi lawan atau aktivis politik, mengontrol media, dan menegakkan sensor internet yang luas.
13. MONARKI
Monarki mengacu pada suatu bentuk aturan di mana kekuasaan dan otoritas absolut dipegang oleh satu anggota garis keturunan kerajaan. Dalam sebuah bentuk pemerintahan monarki, individu di kursi kekuasaan sering diyakini telah ditempatkan di sana oleh “hak ilahi,” atau kehendak Tuhan.
Dalam masyarakat monarki, kekuasaan diwariskan dalam garis suksesi yang berhubungan dengan garis keturunan dan urutan kelahiran seseorang dalam keluarga kerajaan yang berkuasa. Meskipun monarki secara historis menunjukkan kekuatan absolut, konsep tersebut telah menjadi semakin encer dengan evolusi prinsip-prinsip demokrasi.
Saat ini, beberapa monarki ada tetapi hanya simbolis, sedangkan yang lain hidup berdampingan dalam struktur konstitusional. Namun, hingga abad ke-19, monarki adalah bentuk pemerintahan yang paling umum di dunia.
Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman di Riyadh, 8 November 2017. (Foto: Reuters/Saudi Press Agency)
Contoh di dunia nyata:
Saat ini, 45 negara di dunia diperintah oleh beberapa bentuk monarki. Dalam banyak kasus, monarki ini sebagian besar simbolis dan tunduk pada konstitusi, seperti halnya 16 negara persemakmuran yang mengakui kekuasaan Ratu Inggris Elizabeth II.
Sebaliknya, monarki terus menikmati otoritas politik yang luas di Brunei, Liechtenstein, Monako, Maroko, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Swaziland.
14. OLIGARKI
Oligarki atau oligarchy mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana segelintir individu memerintah atas suatu negara. Dalam banyak hal, oligarki adalah cakupan bagi semua bentuk pemerintahan lainnya di mana serangkaian kualitas tertentu – kekayaan, keturunan, ras – digunakan untuk memberi kekuatan pada sekelompok kecil individu.
Jadi, bentuk-bentuk pemerintahan yang dianggap sebagai aristokrat, plutokratis, atau totaliter, misalnya, dapat disebut sebagai oligarki. Oligarki sering ditandai oleh pemerintahan tirani atau otoriter dan tidak adanya praktik demokrasi atau hak-hak individu.
Contoh di dunia nyata:
Pemerintah apartheid yang memerintah Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga 1991 adalah oligarki yang dibangun secara rasial, yang di mana populasi kulit putih minoritas melakukan dominasi dan memaksakan pemisahan atas populasi kulit hitam bangsa tersebut.
Populasi minoritas mengontrol kebijakan, administrasi publik, dan penegakan hukum, semuanya secara eksplisit mengakhiri penindasan populasi kulit hitam mayoritas Afrika Selatan. Konsentrasi kekuasaan di tangan populasi minoritas sebagai fungsi identitas rasial, serta kekuasaan otoriter yang dihasilkan berada di populasi minoritas ini, memenuhi syarat pemerintah Afrika Selatan yang sekarang mati sebagai apartheid sebagai oligarki.
Saat ini, bahkan dengan pemerintahan Apartheid yang sudah diganti, sisa-sisa ketidaksetaraan rasial tetap ada dalam struktur ekonomi dan politik Afrika Selatan.
15. PLUTOKRASI
Plutokrasi mengacu pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan ditentukan sebagai fungsi langsung kekayaan. Plutokrasi mencerminkan hierarki ekonomi sistem aristokrat tetapi tidak memiliki keharusan filosofis yang digunakan untuk membenarkan yang terakhir.
Sementara bentuk-bentuk pemerintahan aristokrat membenarkan hierarki ekonomi dengan mengandaikan kesetaraan antara kekayaan, keturunan, dan kualifikasi untuk memimpin, plutokrasi merujuk pada istilah-istilah yang lebih sederhana pada naiknya orang kaya ke posisi kekuasaan.
Anggap saja sebagai perbedaan antara “uang lama” dan “uang baru.” Seperti halnya frasa “uang baru” itu sendiri, plutokrasi jarang merupakan istilah yang diterapkan oleh kelas penguasa. Sebaliknya, sering digunakan sebagai istilah merendahkan yang dimaksudkan untuk menyoroti ketidaksetaraan yang melekat dalam masyarakat kapitalis.
Contoh di dunia nyata:
Label plutokrasi telah dilemparkan terhadap sejumlah masyarakat selama perjalanan sejarah dan umumnya sebagai cara mengkritik ketimpangan. Baik di Amerika Serikat dan Rusia pasca-Soviet – di mana kelompok miliarder terpilih masing-masing memiliki 50 persen dan 35 persen dari semua kekayaan nasional – kritik sosial telah mengidentifikasi pola-pola plutokrasi.
Para kritikus ini berpendapat bahwa kekuatan dan pengaruh orang kaya yang sangat besar dalam masyarakat ini cenderung merusak kesetaraan dan persaingan ekonomi yang adil.
16. REPUBLIKANISME
Republikanisme—jangan disamakan dengan Partai Republik khusus dalam politik AS—mengacu pada sistem di mana kekuasaan berada di tangan warga negara. Dalam definisi teknis, bentuk pemerintahan republik adalah negara di mana rakyat memegang kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan dan legislatif serta melalui partisipasi dalam kehidupan publik dan sipil.
Dalam bentuknya yang paling awal, republik dianggap sebagai penyeimbang terhadap monarki, sebuah pendekatan yang menggabungkan monarki dan aristokrasi dengan beberapa jebakan demokrasi.
Contoh di dunia nyata:
Diinformasikan oleh cita-cita filosofis pencerahan, khususnya penulisan Jean-Jacques Rousseau, kaum revolusioner yang menggulingkan monarki Prancis pada 1790-an mendirikan republik baru di belakang mereka. Meskipun française République berumur pendek—pemerintahan Napoleon mengubah Prancis menjadi aristokrasi pada pergantian abad berikutnya—pendiriannya pada prinsip-prinsip Kontrak Sosial Rousseau akan sangat berpengaruh pada banyak negara segera muncul dari monarki Eropa yang hancur dan kerajaan kolonial yang terpecah.
17. SOSIALISME
Sosialisme mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki alat produksi utama. Sebagai lawan dari sifat kompetitif dan kecenderungan kapitalisme yang tidak setara, sosialisme telah ada dalam banyak bentuk dan pada tingkat kekerasan yang sangat bervariasi di sepanjang sejarah dan di seluruh dunia.
Dari masyarakat kecil hingga pemerintah tingkat negara bagian yang menyediakan layanan publik meliputi layanan kesehatan universal, konsep sosialisme meresapi pemerintah di seluruh dunia. Berbeda dengan komunisme yang kurang kompromistis dan seringkali lebih otoriter, sosialisme cenderung menjadi konsep yang lunak.
Beberapa penganut memandang sosialisme merujuk pada kebijakan ketat tentang kepemilikan bersama dan distribusi sumber daya yang setara, sementara yang lain percaya bahwa kapitalisme pasar bebas dapat hidup berdampingan dengan bentuk sosialis administrasi publik. Intinya, sistem Jaminan Sosial Amerika Serikat yang kapitalis secara deklaratif pada dasarnya bersifat sosialis.
Contoh di dunia nyata:
Model demokrasi sosial Nordik mungkin mewakili implementasi prinsip-prinsip sosialis dunia nyata yang paling efektif (namun tidak sepenuhnya menerapkan sosialisme hingga layak disebut negara sosialis).
Negara-negara Skandinavia Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia mematuhi kebijakan yang menggabungkan kapitalisme pasar bebas dengan pekerjaan umum yang luas, termasuk perawatan kesehatan gratis, pendidikan gratis, negara kesejahteraan komprehensif, dan persentase tinggi dari pekerja yang berserikat.
Pendekatan ini pada dasarnya menggabungkan kesadaran sosial sosialisme dengan kepemilikan pribadi dan peluang kompetitif kapitalisme.
18. TEOKRASI
Teokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana ideologi agama tertentu menginformasikan kepemimpinan, hukum, dan kebiasaan suatu bangsa. Dalam banyak kasus, akan ada sedikit perbedaan antara hukum kitab suci dan kode hukum.
Demikian juga, ulama agama biasanya akan menempati peran kepemimpinan, dan dalam beberapa kasus, jabatan tertinggi di negara ini.
Karena hukum agama biasanya meluas dari tulisan (kitab suci) dan tradisi yang sudah ada berabad-abad lamanya, dan karenanya memaksakan praktik-praktik yang mungkin tidak sesuai dengan standar keadilan etis atau hukum konstitusi saat ini, teokrasi sering bertabrakan dengan organisasi dan lembaga yang mengadvokasi hak asasi manusia global.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berbicara selama pertemuannya dengan sekelompok mahasiswa di Teheran, Iran, pada 22 Mei 2019. (Foto: Situs resmi Khamenei via Reuters)
Contoh di dunia nyata:
Iran mungkin adalah negara teokratis yang paling penting dan kuat di dunia saat ini. Sejak revolusi mahasiswa Islam tahun 1979 menggulingkan monarki Iran, para ayatullah telah memerintah negara itu.
Di sini, “pemimpin tertinggi” berfungsi sebagai kepala negara dan mendelegasikan wewenang kepada para pemimpin agama lainnya.
Di Iran, presiden terpilih tunduk pada ulama Islam tertinggi ini. Demikian juga, sementara Iran telah mengembangkan beberapa dimensi dari kode hukum modern, sistem peradilan, dan proses administrasi, semua ini pertama-tama harus didasarkan pada kriteria Islam. Pada dasarnya, Syariah—doktrin hukum utama dalam kepercayaan Islam—adalah doktrin hukum utama bagi bangsa Iran.
19. TOTALITARIANISME
Totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan otoriter di mana partai yang berkuasa tidak mengakui batasan apa pun pada kekuasaannya, baik dalam kehidupan publik maupun hak-hak pribadi warganya.
Kekuasaan sering berada di tangan seorang figur tunggal, otoritas di sekitar siapa propaganda yang signifikan dibangun sebagai cara untuk memperluas dan mempertahankan otoritas yang tidak terbantahkan.
Negara-negara totaliter sering menggunakan pengawasan luas, kontrol terhadap media massa, mengintimidasi demonstrasi kekuatan paramiliter atau polisi, dan penindasan—biasanya kekerasan—protes, aktivisme, atau oposisi politik.
Kim Jong-un berbicara pada pertemuan Komite Pusat Partai Buruh di Pyongyang, Korea Utara. (Foto: KCNA/Reuters)
Contoh di dunia nyata:
Meskipun Korea Utara mengidentifikasi dirinya sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea, ini benar-benar contoh paling jelas dari kediktatoran totaliter di dunia modern. Kim Jong-un memerintah dengan otoritas tunggal dan tidak tertandingi, memerintah publiknya tanpa oposisi politik.
Dengan kontrol absolut atas media yang dikelola pemerintah, sebuah peralatan militer yang sangat besar yang dapat digunakannya, dan siklus propaganda dan informasi yang keliru membantu mempertahankan kekuasaannya, Kim Jong-un memerintah negaranya dalam kekosongan dari urusan dunia.
Kritik terhadap pemimpin tertinggi atau protes terhadap kebijakannya adalah kejahatan yang dapat dihukum mati, seperti juga kejahatan lain yang tak terhitung jumlahnya yang proses hukumnya tidak diperlukan. Kecenderungan Korea Utara terhadap pelanggaran HAM dikatakan tidak tertandingi di dunia modern.
Baca Juga: Pancasila Bisa Jadi Inspirasi Reformasi Demokrasi di Asia Tenggara
20. TRIBALISME
Tribalisme adalah suatu bentuk pemerintahan di mana tidak ada otoritas pusat dan di mana, sebaliknya, berbagai suku daerah mengajukan klaim atas wilayah, sumber daya, atau domain yang berbeda.
Dalam sistem ini, perdagangan, perdagangan, dan perang dapat terjadi antara suku-suku yang berbeda tanpa keterlibatan atau pengawasan struktur pemersatu. Ini adalah cara hidup yang sangat umum di dunia pra-modern, di mana keluarga dan klan yang berbeda akan menetapkan seperangkat aturan umum dan ritual khusus untuk komunitas mereka.
Sementara banyak suku memiliki bentuk kepemimpinan internal—dari dewan dan kepala suku hingga panglima perang dan patriarki—suku juga berbeda karena memiliki diferensiasi peran yang relatif terbatas atau stratifikasi peran di dalamnya. Dalam beberapa hal, ini dapat membuat kebiasaan internal untuk beberapa suku terutama egaliter.
Konon, kesukuan sebagai cara hidup telah terancam, dan di banyak bagian dunia padam, oleh modernitas, perkembangan, dan pengenaan otoritas luar.
Contoh di dunia nyata:
Afghanistan adalah negara yang secara alami memiliki kecenderungan kesukuan. Berabad-abad campur tangan dari penjajah asing—Uni Soviet dan Amerika Serikat di antara mereka—telah menciptakan keadaan kekacauan yang berkelanjutan untuk pemerintah pusat Afghanistan. Ini—dikombinasikan dengan geografi yang luas dan berbahaya—mereduksi Afghanistan menjadi negara suku-suku regional.
Dalam banyak contoh, otoritas panglima perang lokal, kartel obat-obatan terlarang, atau ulama Islam jauh lebih penting daripada otoritas pemerintah pusat.
Saat ini, dinamika kesukuan yang merembes ke Afghanistan mewakili pengaruh yang lebih langsung pada kehidupan populasi lokal daripada struktur penguasa internasional atau federal.
Tentu saja, ini hanya gambaran singkat dari sebuah subjek yang luas. Masing-masing bentuk pemerintahan ini membawa serangkaian pertanyaan filosofis, etis, dan praktis yang kompleks. Semoga ringkasan ini berfungsi sebagai titik awal saat Anda terjun ke dalam riset Anda selanjutnya.
No comments: